Vaksin Covid-19 Harus Gratis

07-08-2020 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar. Foto : Istimewa/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar meminta agar vaksin Covid-19 yang rencananya akan diproduksi PT Bio Farma dapat diberikan secara gratis kepada masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Ia menyatakan bahwa dirinya akan fokus menyoroti penyebaran vaksin tersebut kepada masyarakat menengah ke bawah.

 

“Kalau vaksin itu sudah ditemukan maka saya fokusnya agar vaksin ini digratiskan. Vaksin itu harus digratiskan kepada rakyat yang tidak mampu atau kurang beruntung secara ekonomi,” ujar Politisi PKB tersebut dalam rilisnya kepada Parlementaria, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

 

Terlebih, menurut Marwan, pengadaan vaksin itu ditangani sendiri oleh Kementerian BUMN sehingga dari anggaran yang telah disediakan dianggap sangat cukup untuk menggratiskan vaksin Covid-19 kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia melanjutkan, BUMN harus lebih mengedepankan kemanusiaan ketimbang profit atau keuntungan. Sebab, pengadaan vaksin itu untuk kepentingan rakyat Indonesia.

 

"BUMN ini kan punya fungsi sosial, karena yang terpenting itu adalah sisi kemanusian. Karena BUMN itu disamping profit juga ada fungsi sosial. Disamping itu, pembuatan vaksin juga harus mengedepankan kehati-hatian dan mempertimbangkan faktor keamanan bagi masyarakat. Jangan sampai pengadaan vaksin tersebut menimbulkan masalah baru bagi bangsa Indonesia,” jelas Marwan.

 

Diketahui, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, vaksin Covid-19 akan diproduksi oleh PT Bio Farma. Menurutnya, Bio Farma sudah memiliki gedung yang siap memproduksi vaksin dengan kapasitas 100 juta unit. Pada Desember 2020 mendatang, bakal ada gedung produksi vaksin baru yang bisa memproduksi 150 juta unit.

 

"Artinya dengan kapasitas 250 juta, tahun depan ketika kita memproduksi vaksin, insyaAllah jumlahnya cukup, tapi kembali lagi, vaksinnya dulu yang perlu diuji klinis," kata Erick saat berkunjung ke PT Bio Farma, di Bandung, Jawa Barat. (er/es)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...